Pp Nomor 4 Tahun 2019 Wacana Tubuh Santunan Konsumen Nasional

Posted on

– Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. PP Nomor 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kiprah dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 200l perihal Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Dikutip dari PP No 4 Tahun 2019, Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, inginpun makhluk hidup lain dan tak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pelaku Usaha merupakan setiap orang perseorangan atau tubuh bisnis, baik yang berbentuk tubuh aturan inginpun bukan tubuh aturan yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan acara dalam wilayah aturan negara Republik Indonesia, baik sendiri inginpun bahu-membahu melalui perjanjian penyelenggaraan acara bisnis dalam bermacam bidang ekonomi.

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian aturan untuk memberi dukungan kepada Konsumen. Dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang  disingkat BPKN merupakan tubuh yang dibuat untuk membantu upaya pengembangan dukungan Konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (No) 4 Tahun 2019 Pasal 2, menterangkan:

  1. BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada presiden.
  2. BPKN merupakan forum nonstruktural.
  3. Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN sanggup membentuk perwakilan di ibukota kawasan provinsi.

Berdasarkan Pasal 5 Perturan Pemerintah – PP Nomor 4 tahun 2019 perihal Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari unsur:
a. pemerintah, b. Pelaku Usaha, c. LPKS, d. akademisi, dan e. tenaga ahli. Dan Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN harus memperhatikan keseimbangan setiap unsur.

Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6, Untuk sanggup menjadi anggota BPKN harus memenuhi
persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tak pernah dieksekusi lantaran kejahatan;
e. terdapat pengetahuan dan pengalaman di Perlindungan Konsumen; dan
f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun

Baca Juga:   Perpres Nomor 12+ Tahun 2019 Wacana Dana Abadi Pendidikan

Berikut ini Download Perturan Pemerintah (pp) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada link dibawah ini;

PP Nomor 4 Tahun 2019.pdf, Unduh

Demikian PP – Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, agar bermanfaat.