Upaya Upaya Penegakan Ham Di Indonesia

Posted on

Upaya Upaya Penegakan HAM di Indonesia – Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan semenjak jaman pemerintahan Ir.Soekarno dahulu. Hal ini disebabkan alasannya HAM (Hak Asasi Manusia) tak lagi dilihat sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme inginpun liberalisme. Pada hakekatnya hak asasi insan harus dipahami memakai sudut pandang mansiawi sebagai hak hak inheren, menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan. Apapun latar belakang agama, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin inginpun pekerjaanya haruslah terlihat sama dilihat dari perspektif HAM. Di kalangan masyarakat, kaya yang berasumsi bahwa upaya penegakan ham di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sangat tak efisien. paya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia memang harus dibenahi dan ditingkatkan.

Pada dasarnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah gencar dilakukan, Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang mengapresiasi serta menawarkan sambutan positif terhadap kolaborasi internasional dalam upaya upaya Penegakkan HAM di bermacam Negara. Selain itu, bukti positif bahwa pemerintah Indonesia menawarkan respon positif terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia inginpun di dunia Internasional sanggup dilihat dari respon presiden terhadap pelanggaran ham menyerupai pada kejadian bencana aksi di tempat daerah tertentu menyerupai irak, palestina, afganistan dan lain sebagainya. Tidak hingga disitu saja namun upaya pemerintah dalam menegakkan Ham juga diperkuat dengan  adanya desakan pada PBB yang mengharuskan PBB bertindak tegas pada israel yang telah melaksanakan invasi pada palestina yang pada balasannya menjadikan korban jiwa baik laki laki, perempuan, tua, muda, anak anak, hingga kemudian balita sekalipun.

 Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan semenjak jaman pemerintah Upaya Upaya Penegakan HAM di Indonesia
Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM di Indonesia

Komitmen pemerintah dalam upaya penegakan ham di Indonesia juga telah ditunjukkan dengan sangat jelas pada pembangungan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2000 – 2004 yang berakhir dengan pembentukan kelembagaan terkait dengan HAM.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di indonesia pada hakekatnya memang telah dilaksanakan semaksimal cukup dengan menitikberatkan pada sedikit aspek hak individu inginpun kelompok sesuai dengan UU no 39 tahun 1999 yang mengatur perihal ham (hak asasi manusia) sebagai berikut:

  1. Hak untuk hidup.
  2. Hak untuk berkeluarga.
  3. Hak kebebasan pribadi.
  4. Hak mendapat keadilan.
  5. Hak atas rasa aman.
  6. Hak kesejahteraan
  7. Hak anak.
  8. Hak wanita.
  9. Hak untuk turut serta dalam proses pemerintahan.
Baca Juga:   18 Rujukan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia

Hal ini menandakan bahwa pemerintah tak main main dalam upaya penegakkan ham di Indonesia.

Pengakuan Serta Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham di indonesia

Meskipun negara Indonesia terbentuk sebelum diproklamirkan UDHR, namun intinya sedikit hak asasi serta kebebasan mendasar telah diakui keberadaanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu hak rakyat (kelompok) inginpun hak individu. Namun pada dikala itu hak individu tak berlangsung menyerupai semestinya alasannya Indonesia tengah berada dalam konflik bersenjata dengan negara Belanda. Ketika masa RIS (republik indonesia serikat), telah dibuat tak kurang dari 35 pasal dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 yang mengatur perihal hak asasi sebagai upaya penegakan ham di Indonesia itu sendiri yang dilakukan secara legal formal. Namun alasannya singkatnya masa berlaku RIS tak mecukupkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia secara menyeluruh.

Pengertian dari Upaya penegakan HAM merupakan seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat ham semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan adanya pertimbangan ham yang berlatar belakang pada kenyataan sejarah bahwa ham merupakan sebuah ukuran tertinggi dalam keberhasilan pembangunan bangsa sanggup dilihat apabila upaya penegakan ham telah dilakukan secara maksimal dan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah ikut andil dalam upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia.

Pencegahan pelanggaran HAM
pencegahan pelanggaran ham merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam membuat kondisi yang aman dalam penghormatan ham secara persuasif. Secara tak eksklusif hal ini juga bersenggolan dengan upaya penegakan ham di Indonesia. adapun bentuk upaya pencegahan pelanggaran ham di Indonesia merupakan sebagai berikut:

  • Menciptakan tata perundang-undangan ham secara kompleks dan terang.
  • Menciptakan forum lembaga terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan ham.
  • Menciptakan undang undang dengan pembentukan forum peradilan yang khusus menangani ham.
  • Melaksanakan pendidikan Hak asasi pada masyarakat dengan melalui mediator keluarga, lingkungan, sekolah dan masyarakat.
Penindakan pelanggaran HAM
upaya pemerintah dalam menindak pelanggaran ham menurut ketentuan aturan yang berlaku merupakan sebagai berikut:
  • Munculnya pelayanan, pendampingan, advokasi hukum, konsultasi bagi masyarakat yang tengah menghadapi masalah berkaitan dengan ham.
  • Penerimaan pengaduan masalah pelanggaran ham dari korban.
  • Dilakukannya pemeriksaan dengan cara melaksanakan pencarian data, warta informasi serta fakta terkait dengan kejadian yang tengah berlangsung di masyarakat.
  • Menyelesaikan kasus melalui jalur damai, negosiasi, konsiliasi, nediaasi inginpun evaluasi para ahli.
  • Penyelesaian masalah pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh peradilan ham.
Lembaga penegakan HAM

Lembaga penegakan ham merupakan forum yang mengurusi masalah pelanggaran ham, kiprah dari forum ini merupakan memeriksa, menyelidiki serta mengadili pelaku pelanggaran ham sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Adapun forum penegakan ham di Indonesia merupakan sebagai berikut:
  • LSM HAM.
  • Komnas HAM.
  • Lembaga pinjaman perempuan dan anak anak.
Pada dasarnya seluruh forum penegakan ham terdapat kiprah dan kewajiban untuk menawarkan penyuluhan, mengkaji, memantau serta melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti masalah pelanggaran ham.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Terdapat bermacam referensi masalah pelanggaran ham di indonesia yang akan selalu diingat sebagai masalah pelanggaran aturan tinggat berat. Adapun masalah pelanggaran ham tersebut antara lain merupakan:

  • Kasus Marsinah.
  • Kasus penembakan mahasiswa trisakti.
  • Kasus timor timur.
  • Kasus munir.
  • Dan lain sebagainya
Baca Juga:   Pengertian Sistem Aturan Dan Peradilan Nasional Lengkap

Berbagai macam pelanggaran Ham berat di Indonesia tersebut telah admin rangkum dan admin bahas dalam artikel sebelumnya yang berjudul 18 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Hambatan penegakan HAM di Indonesia
Dalam melaksanakan tugasnya, forum ham terdapat kendala, hambatan, dan tantangan dalam menegakkan ham di indonesia. Adapun hal hal yang menghambat upaya penegakan ham di indonesia merupakan sebagai berikut:

  • Peraturan yang bersifat diktatorial yang telah dikeluarkan oleh pemerintah orde lama.
  • Adanya aturan kolonial yang telah menjadi peninggalan atau warisan.
  • Rendahnya pemahaman aturan dari pihak pegawanegeri penegak hukum.
  • SDM terdapat kesadaran aturan yang rendah.
  • Mekanisme forum HAM yang belum terpadu.
  • Faktor geografis indonesia yang sangat luas sesampai kemudian pemahaman aturan tak merata.
  • Penetrasi ideologi dari komunisme
  • Penetrasi ideologi dari liberalisme.

Peran serta masyarakat sebagai bentuk upaya penegakan ham di indonesia
Upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia tentu tak terlepas dari peranan masyarakat alasannya kiprah serta masyarakat yang aktif sangat kuat pada keberhasilan penegakan ham. Adapun kiprah masyarakat yanag sanggup dilakukan untuk menegakkan ham merupakan sebagai berikut:

  • Dalam masyarakat perlu diingatkan untuk selalu mengikuti norma yang bercermin dari keadilan dan hak hak warga negara.
  • Mengutamakan musyawarah serta mufakat untuk menuntaskan permasalahan di lingkup masyarakat.
  • Masyarakat tak boleh melaksanakan main hakim sendiri semoga tercipta kepastian hukum.
  • Pemerintah yang berperan sebagai alat negara diberikan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.
  • Hukum serta keadilan dalam upaya melindungi ham dilakukan segenap pihak (masyarakat, pemerntah) melalui kesadaran diri dan pengetahuan.
Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Negara indonesia mengalami kemunduran dalam hal penegakan ham di bermacam wilayah. Hingga puncaknya pada tahun 1966 kemunduran tersebut berlangsung menyangkut kebebasan untuk saling berpendapat. Di masa orde gres kemunduran upaya penegakan ham mengalami puncaknya alasannya tak diakuinya ham di semua bidang yang pada hakekatnya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di kancah internasional selama 32 tahun pemerintahan masa orde baru, upaya pemerintah dalam menegakkan ham telah dilakukan dengan diterbitkannya dua instrumen ham internasional. instrumen tersebut merupakan konversi seputar hak untuk anak dan hak untuk perempuan.

Baca Juga:   Demokrasi: Pengertian, Makna, Dan Hakikat Demokrasi

Pada tahun 1993 telah dibuat komnas ham yang bertugas menegakkan ham di indonesia. Pembentukan ini sesuai dengan keputusan presiden no 50, 1993. tujuan utama komnas ham merupakan membangun kondisi aman tertib ham serta memaksimalkan pinjaman ham.

Pada kala pemerintahan kini inipun pemerintah harus terus berupaya untuk menegakkan ham. upaya pemerintah dalam menegakkan ham tersebut harus dilakukan semoga tercipta kondisi aman tertib hak asasi manusia.

Itulah artikel admin kali ini yang berjudul upaya upaya penegakan ham di indonesia yang secara tak eksklusif membahas upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia yang sanggup admin sampaikan, terimakasih.